Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Program BERMUTU

Setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana KKG harus dilaporkan kepada instansi pemberi dana dan instansi terkait. Laporan merupakan bukti nyata sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dilakukan oleh KKG penerima DBL kepada instansi pemberi dana dan masyarakat pada umumnya. Berikut ini dijelaskan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang harus dilakukan oleh KKG penerima DBL.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengelola tentang pelaksanaan dan keuangan (peng-SPJ-an) Program BERMUTU Tahun Pertama, Pengelola KKG Gugus II Manglayang diakhir program kegiatan menyusun Laporan Pelaksanaan dan Keuangan Kegitan Program BERMUTU untuk dilaporkan ke :

  1. Gugus Sekolah II manglayang
  2. UPTD TK-SD dan PNF Kecamatan Sukasari
  3. Pengelola BERMUTU Tingkat Kabupaten/Dinas Pendidikan melalui Kasi MUTENDIK
  4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat
  5. Arsip (asli)

Laporan Pelaksanaan dan Keuangan Program BERMUTU meliputi 5 Bab (Buku Panduan DBL  : 104).

Agar laporan memuat kedua informasi utama tersebut, maka harus digunakan format laporan sebagai berikut.
Lembaran pengesahan oleh atasan langsung (contoh lampiran 1).
Kata pengantar.
Daftar isi.
Bab I Pendahuluan (latar belakang, tujuan program, hasil yang diharapkan, sasaran, dan sebagainya).
Bab II Pelaksanaan Program (menginformasikan semua kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati yang mencakup tempat, waktu, kegiatan, penggunaan dana, masalah, dan upaya pemecahan masalah).
Bab III Pelaksanaan Kegiatan.

  1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
  2. Pertanggungjawaban Dana

Bab IV Rangkuman Hasil Evaluasi Mandiri
Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi.
Lampiran-lampiran
a. Hasil evaluasi mandiri oleh sekolah.
b. Hasil evaluasi mandiri oleh KKG.
c. Dokumen hasil kegiatan.
d. Fotocopi dokumen pertanggungjawaban keuangan (asli disimpan di masing-masing KKG).

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang transparan dan akuntabel merupakan gambaran efisiensi dan efektifitas dari dana yang digunakan.
Dasar Pertanggungjawaban

  1. a. SPPB antara LPMP dengan KKG.
  2. b. Rencana Kerja DBL yang telah disepakati yang merupakan lampiran SPPB.

Jenis Pertanggungjawaban
Ada 2 kategori pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh penerima DBL yaitu :

  • pertanggungjawaban administrasi keuangan; dan
  • pertanggungjawaban pelaksanaan dan hasil kegiatan.

Siklus dan Bentuk Pertanggungjawaban
a. Mekanisme

  • Semua DBL yang telah digunakan oleh KKG dipertanggungjawabkan kepada LPMP.
  • LPMP melaporkan pengunaan DBL oleh masing-masing KKG secara ringkas kepada Ditjen PMPTK cq. Direktur Pembinaan
  • Pertanggungjawaban secara internal di dalam KKG harus disimpan oleh masing-masing KKG agar sewaktu-waktu dapat ditunjukkan sebagai bukti pengeluaran apabila diperlukan.

b. Pembukuan

  1. Setiap pengeluaran DBL untuk KKG harus ditandatangani oleh ketua dan bendahara KKG dan dicatat atau dibukukan sesuai dengan realisasi pengeluaran yang sesungguhnya (contoh pada lampiran 15).
  2. Menyertakan semua bukti pengeluaran dana untuk keperluan pemeriksaan keuangan.
  3. Semua bukti pengeluaran dana harus asli dari penerima pembayaran, tidak boleh fotokopi dan sesuai dengan realisasi pengeluaran dana setiap kegiatan.
  4. Bukti pengeluaran uang di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus dibubuhi materai Rp. 6.000,-. Bukti pengeluaran harus jelas uraian peruntukan pembayarannya (misalnya uang konsumsi, pembelian barang atau jasa) serta diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran.
  5. Bukti pembelanjaan harus memberikan informasi tentang penjual atau toko (nama, alamat,telepon), produk atau barang yang dibeli; jumlah dan harga per buah, tanggal transaksi, dan nama penerima pembayaran (contoh lampiran 16).
  6. Jika bukti pembayaran tidak tersedia (biasanya di toko yang kecil), penjual atau toko dapat menuliskan informasi serupa pada selembar kertas dan menandatanganinya.
  7. Ketua dan bendahara KKG tidak diijinkan untuk membuat sendiri bukti pembayaran. Segala pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan KKG untuk anggota maupun pihak yang terkait, harus membuat bukti pembayaran atau penerimaan berupa kuitansi “bukti kas keluar” yang dilengkapi dengan nama dan tandatangan ketua, bendahara dan penerima, jumlah uang yang dibayarkan, tanggal pembayaran serta penjelasan tentang kegiatan yang dibayar (contoh lampiran 17)

 

Laporan Pelaksanaan dan Keuangan Program BERMUTU KKG Gugus II Manglayang Kecamatan Sukasari selengkapnya dapat Ibu/Bapak baca di alamat ini “Laporan KKG Gugus II Manglayang

Demikian semoga bermanfaat……..(by Suherman, S.Pd)

Satu Tanggapan

  1. terimakasih kepada kkg gugus II manglayang, karena dengan artikelnya menjadi panduan kami untuk menyusun laporan penggunaan bloc grant kkg.
    salam dari kami kkg gugus I Batanghari leko Kab MUBA, SUMSEL

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: